pengelolaan perikanan tangkap. Yusuf, H. pengelolaan perikanan tangkap

Maximum Sustainable Yield (MSY) MSY adalah hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan dari tahun ke tahun oleh suatu usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan. 000 ton pada tahun 1968 menjadi lebih dari 4 juta ton pada tahun 2003, dan tahun 2015 naik menjadi 6,02 juta ton. perikanan tangkap. 2014. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Jawa Tengah tahun 2015-2019, di Kota Semarang terlihat tren hasil tangkapan ikan yang sudah mulai menurun sejak tahun 2017 hingga 2019, sedangkan jumlah unit penangkapan terus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses, mekanisme dan pengelolaan data hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPS Bungus Sumatera Barat dan untuk mengetahui gambaran keakuratan data hasil tangkapan ikan di PPS Bungus Sumaeta Barat. ; Sektor tradisional yaitu perusahaan atau individu yang menangkap atau memelihara ikan dengan cara dan metode tradisional. Nilai produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta 3. Capaian ini naik 61% dari tahun sebelumnya sebesar 784 miliar dan menjadi catatan rekor tertinggi PNBP subsektor. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas: 17 Juni 2016: 20 Juni 2016: Berlaku: 56: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: 16/2016d. Kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Belu saat ini belum optimal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar acara The 1st Indonesia Tuna Conference (ITC-1) dan The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7) di Kuta, Badung, Bali, mulai Rabu (24/5/2023). Identifikasi sumber risiko, dampak dan strategi risiko penting, tidak hanya untuk bisnis tetapi juga bagi pemerintah untuk merancang intervensi yang tepat. 347 Kali Tayang. Bimtek dengan tema "Melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan Bagi Pelaku Usaha Perikanan, Kita Tingkatkan Mutu Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten. Kebanyakan jenis hasil tangkapan sampingan merupakan spesies yang tidak diinginkan atau jenis ikan target tapi ukurannya di bawah standar yang diinginkan (yuwana atau. 766/SJ. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI Nomor 22/MEN/2021. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atas Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap 2021 Jakarta √ √ Selama berlaku; 30 Salinan Kepmenko Nomor 71-DII Tahun 2021 tentang Renstra Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya tahun 2020-2024 Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Polemik pengelolaan perikanan tangkap sudah sejak lama menjadi permasalahan yang kompleks. NOMOR SP. Nurhayati, et al. 19. Abdul Hafidz Olii, S. Pengelolaan Perikanan Tangkap. b. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir; Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap; Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya; Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing; dan. Rokhmin Dahuri, MS. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negarauntuk perikanan oleh Schaefer (1957), dengan berdasarkan perhitungan Maximum Sustainable Yield (MSY), untuk mengendalikan upaya tangkap yang lestari. Menurut Ikram, dalam diskusi Iskindo Innovation and Policy Forum di Jakarta, Senin, sektor perikanan Indonesia masih. "Beberapa potensi kelautan dan perikanan Sumatra Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, di mana produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 449. memperkenalkan alat tangkap Pagang (Bagan) sehingga produksi hasil tangkapan nelayan semakin meningkat. 1 (2) June 2018: 81-92 ISSN-print 2621-5322 98 (Ternate, tude). Dr. sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pe masaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. opsi pengelolaan yang meliputi pengembangan kawasan konservasi dan pengaturan serta pengendalian penggunaan alat tangkap bagan untuk menjamin keberlanjutan perikanan ikan bilih perlu segera diterapkan oleh pihak pengelola. Updating data perikanan tangkap di WPPNRI. Optimalisasi Pemanfaatan ZEE untuk Kegiatan. yang diperbolehkan. besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk. Sektor. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk. pengelolaan perikanan tangkap yang efektif dan berkelanjutan sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Pemantauan dan evaluasi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Strategi Pemanfaatan Perikanan (Harvest Strategy) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712; 1. direktur pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zaini Hanafi menerangkan, penerapan PNBP pascaproduksi juga dilakukan untuk kepentingan nelayan. Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017, adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan dalam mengoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP. JAKARTA (27/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan konsep penangkapan ikan terukur dalam. Teori dan Praktίk Pemodelan Bioekonomi dalam Ƥengelolaan Perίkanan Tangkap Edίsί Revίsί. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Perikanan di provinsi atau kabupaten/kota. 6Kb) Fullteks (3. sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pe masaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. RPP TCT tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 121 Tahun 2021. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggungjawab dan berkelanjutan Ton) 6 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah DJPT (%) 85 7 Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta 9,45 8 Nilai produksi perikanan. 24 Mei 2021. PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DENGAN PENDEKATAN KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Disusun dan Diajukan Oleh SYAMSU RIZAL. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kepala Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan Tahun 2020 di Jakarta √ √ Link Selama berlaku; 90 Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan BudidayaISSN-online 2615-601 Torani: JFMarSci Vol. Perikanan Perikanan. 22. Status Pengelolaan Perikanan. Luhur, dan A. Wiadnya, D. dan pengelolaan perikanan. 3. BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yangNOMOR SP. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim 4. Konsep pengelolaan perikanan tangkap cakalang di kawasan teluk Bone dapat disusun berdasarkan pendekatan (1) kondisi/status. Mardle S, Pascoe S, Herrero I. 412,375 100 2. 3 Zona penangkapan ikan. Analisis perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan skenario rezim pengelolaan open access, Maximum Sustainable Yield (MSY) dan Maximum Economic Yield (MEY). PENDAHULUAN Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 mencakup Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara,Penangkapan ikan terukur dilakukan pada 6 (enam) zona di 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan Usaha m. 1. , & PratiwiM. Ir. S. Hal ini dibuktikan melalui kinerja KKP dalam menindak pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kapal perikanan ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan. Buku Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan di Indonesia Menuju Ekonomi Biru adalah salah satu karya penulis untuk menambah pengetahuan pembaca dalam pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Penyusunan buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan masyarakat secara umum. yang ditangkap tidak boleh melebihi jumlah tangkapan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada jenis udang, ikan biang dan lomek. (2021). Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal Of Tropical Fisheries Management), Desember 2021, Volume 05 Nomor 02 101 perikanan tangkap skala kecil di sepanjang wilayah pesisir pantai Karangasem. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. RPP TCT tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 121 Tahun 2021. , BengenD. b. Sasaran Strategis Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Kelengkapan Data: Unduh. Selain itu, keakuratan data perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya membangun sektor perikanan. Cover (458. Wilayah pengelolaan perikanan 714 merupakan salah satu WPP NRI yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Saat ini, kata dia, ada 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik. Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap sangat. Sanitasi Penanganan Produk Perikanan BP3 Banyuwangi; Kerupuk Duri Bandeng BP3 Banyuwangi; Pembuatan Bandeng Cabut Duri Krispi BP3 Banyuwangi; Gyoza Ikan BP3. Pengelolaan. Muhammad Zaini, M. Area pengelolaan perikanan laut yang termasuk ke Provinsi Jawa Barat adalah di Laut Jawa (WPP-712) dan di Samudra Hindia (WPP-573). Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; UPT Lingkup DJPT; Transparansi Kinerja . Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun aturan baru mengenai penangkapan terukur. Produksi perikanan tangkap Indonesia juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan tangkap dunia karena Indonesia termasuk dalam138 Marine Fisheries 8(2): 137-148, November 2017 nelayan dan perusahaan berada pada kategori sangat baik dan baik. Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dinyatakan sebagai mengatur usaha penangkapan sedemikian rupa agar tidak terjadi penangkapan berlebih dan sehingga, mempertahankan sumber daya ikan secara berkelanjutan (Mous et al. A. PENGELOLAAN PERIKANAN BERDASARKAN SISTEM KUOTA TANGKAP SUMBERDAYA PERIKANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA Ledhyane Ika Harlyan1 ABSTRAK Kondisi perikanan yang bersifat open-access dan besarnya tekanan dari pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan over-eksploitasi atas sumberdaya. pengelolaan perikanan tangkap. Menimbang: bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang usaha perikanan tangkap, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Pendapatan nelayan masih sangat jauh dari rata-rata UMR dan partisipasi stakeholder masih kurang dalam pengelolaan perikanan lobster. perlu dibaca : Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Belum MaksimalHal tersebut menjadi peluang yang besar sekaligus tantangan untuk memperkuat usaha perikanan tangkap skala kecil agar lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan (siaran pers KKP, September 2020). Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang. Aktivitas perikanan tangkap menghasilkan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kata kunci: strategi pengelolaan, perikanan, wilayah pesisir PENDAHULUAN menegakkan aturan Total produksi perikanan nasional Indo-nesia sampai pada triwulan keempat tahun 2017 yaitu sebesar 23,26 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap 6,04 juta ton dan perikanan budidaya 17,22 ton. Sementara itu banyak juga terdapat berbagai persoalan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap di Bengkulu, yaitu terbatasnya modal. a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yyang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Perikanan di provinsi atau kabupaten/kota. Industri Perikanan yang ada pada saat ini merupakan industri perikanan rakyat yang masih bersifat tradisional, artinya pengolahan yang dilakukan belum banyak menerima atau menerapkan informasi dari luar yang lebih modern, bersifat turun temurun dan menggunakan peralatan yang sederhana. Itu kenapa, KKP kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan. 1 Pembagian urusan di Bidang Perikanan Tangkap Sub Urusan Pusat Provinsi Kab/kota Perikanan tangkap a. Potensi perikanan tangkap Indonesia secara spe-sifik tergolong besar dan sangat beragam. Sistim informasi manajemen dalam perikanan tangkap merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama dalam. Prinsip penanganan ikan di atas kapal dan di tempat pendaratan ikan di beberapa lokasi masih belum diterapkan secara benar. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil, Makassar, 6-8 September 2023 — Penguatan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPP WPPNRI), akan dilaksanakan Ujicoba. Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46); 6. 2004. b. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, (11)3, 2005, hal. Pi, M. al (2004) mendefinisikan EAFM sebagai sebuah arahan baru PENGELOLAAN PERIKANAN di mana prioritas pengelolaan dimulai dari ekosistem. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim. 4. Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak. 3. terkendali, berbasis . Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Jenis Penangkapan, 2017-2019: 23 Mar 2022: Statistik Sektoral: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi subsektor perairan umum, 2000-2019: 23 Mar 2022: Produksi perikanan tangkap menurut provinsi subsektor perikanan laut, 2000-2019: 23 Mar 2022: Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis. Dalam studi ini dibahas sebuah sistem pengelolaan perikanan yang berbasis hak tangkap yaitu : Individual Transferable Quotas (ITQs) -hak untuk memanfaatkan sejumlah ikan setiap tahun- dengan mengalokasikan Total Allowable Catch (TAC)/Tangkapan yang diperbolehkan- menjadi beberapa bagian. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya 5. BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yang JAKARTA (22/6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyosialisasikan rencana pengelolaan perikanan (RPP) tuna, cakalang dan tongkol (TCT). terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan Untuk mencegah IUUF terus terjadi, kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan mulai diterapkan pada 2022 mendatang di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sumber: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012 Tabel 2 US Crabmeat swimming Import by Country of Origin in 2011. Hasil penelitian menunjukan, penyebaran. 2 (2). baik untuk kepentingan pengelolaan perikanan lokal maupun pengelolaan perikanan regional. Selain itu, hasil data logbook juga akan lebih berguna jika dianalisis dan menjadi rekomendasi implementasi kebijakan perizinan. Beranda. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Memperkuat pemberantasan dan penegakan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing 6. Zuzy Anna, M. Tual,. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Raup,S. Jalur II dan III murni perluasan wilayah pengelolaan laut Indonesia. Materi apa yang terdapat dalam peraturan yang menjadi dasar kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, merupakan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. medan merdeka timur no. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana menambahkan metodologi penghitungan yang dipakai dalam menentukan potensi estimasi sumber daya ikan menggunakan. JAKARTA (27/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah Indonesia. Prinsip dasar yang mendasari ide pengelolaan adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya harus didasarkan pada sistem dan kapasitas daya dukung (carrying capacity) alamiahnya (Saputra, 2009). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya. Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan dengan basis spasial mengikuti deliniasi geografis di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). "Kalau ditarik garis merahnya, ini aturan yang betul-betul memastikan bahwa pengelolaan perikanan tangkap nasional bisa memberikan manfaat optimal bagi kita semua, sehingga penangkapan ikan semakin maju dan berkelanjutan, para pihak pelaku usaha dan nelayan bisa semakin sejahtera dan penerimaan negara menjadi optimal," ungkapnya. id. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zaini Hanafi memaparkan, pada 2020 volume produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku tercatat. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan. Bali juga strategis dari sisi pengolahan produk perikanan dan ekspor. pendekatan pencapaian tujuan PENGELOLAAN PERIKANAN melalui pemahaman tentang interaksi antara komponen biotik, abiotik dan manusia dalam sebuah unit ekosistem perairan Pikitch , et. com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. 1782, jdih. wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai,. Namun hasil ini tidak merefleksikan. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan , Direktorat Jendral Perikanan Tangkap selaku koordinator kelompok Pengelolaan sumber daya ikan zona ekonomi ekslusif sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas 8: Syahril Abd. Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil Di Pantura Jawa Tengah. 2014 No. Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal dalamProduksi perikanan laut meningkat tajam dari sekitar 800. Tabel 2. Taurusman 2011). Zuzy Anna, M. Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang. Hermawan. 2017. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia berdasarkan amanat UU NO. Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan: Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia Gambar ES2. Sc Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap,. 141 Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Violation of fishing vessels in the fishery management territory of the Republic of Indonesia 571 BELLA S. Jalur penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di. Pada kesempatan yang sama, Direktur. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sistem data base Ketersediaan data base perikanan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kegiatan karena data yang akurat baik dari perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan. PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Impacts of Fishing on Ecosystem: Basis of Sustainable Fisheries Management Oleh: Am Azbas Taurusman1,3*, Budy Wiryawan1, Besweni2, Isdahartati3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880); b. tangkap. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. bijakan dan program pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPPNRI 711 berbasis geopoli-tik, daya dukung ekonomi dan lingkungan. go . Secara khu-sus,. Salah satu indikator pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pemanfaatanSumber Daya Ikan (SDI) dibawah 80 persen maximum sustainable yield. KEBIJAKAN PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP NELAYAN SKALA KECIL DI PANTURA JAWA TENGAH Suharno1, Tri Widayati 2 1,2 Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang [email protected] penanganan ikan yang baik menjadi kunci untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan.